MEDAN (Catalogy) || Berdiri di pinggir alur pasang sambil menyusun bambu kecil di perahunya. Nasi plus lauk ikan sambal, satu termos kecil air panas dan kopi serta gula sudah tersedia untuk bermalam di laut. Hanya 15 menit dia sempat berada di rumahnya. Sebagian besar waktunya terpaksa dia habiskan di atas perahunya untuk mencari udang, kepiting, ikan yang semakin sulit didapat. Laut semakin tidak ada harapan.
Sore itu di Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sazali Sinaga baru tiba di perahu setelah sejenak menjejakkan kaki di rumah menemui istri untuk menyerahkan hasil tangkapan yang sedikit. Bambu-bambu itu untuk jebakan udang yang dipasang saat air pasang. Faktor usia dan tiadanya mesin di perahu membuatnya hanya bisa melipir di pinggiran. Beberapa tahun terakhir, hasil tangkapannya semakin menurun.
“Hanya 15 menit di rumah selebihnya di laut. Nggak gitu, nggak cukup lah. Sehari semalam aja dapatnya hanya Rp 125 ribuan,” katanya.
Dia membandingkan kondisinya beberapa waktu lalu. Tanpa harus menghabiskan waktu sepanjang hari di laut dia bisa mendapatkan Rp 300 ribuan dari menjual tangkapan ikan, udang dan kepiting. Situasinya semakin beruwbah setelah adanya tambak dan kelapa sawit. Dengan umurnya yang sudah tua dia berharap kepada orang yang lebih muda untuk menyuarakan aspirasi agar ada perhatian lebih terhadap nelayan tradisional seperti dirinya.
“Wak ini sudah tua, umur entah berapa hari lagi. Jadi kalianlah yang muda, uruslah itu (masalah tambak dan sawit), kata dia udah nanti aku ke kantor desa kubilangkan sama kepala desa, hanya gitu aja,” katanya.
Warga lainnya yang merasa harapan hidup dari laut semakin kecil adalah Dedi. Dia terpaksa beralih profesi dari nelayan tradisional menjadi buruh bangunan di Aceh. Penyebabnya karena hasil tangkapan ikan, udang, kepiting anjlok. Dia menduga berkurangnya hasil tangkapan tidak lepas dari adanya pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi tak jauh dari wilayah tangkap nelayan tradisional.
“Dulu penghasilan saya alhamdulillah bisa mencukupi untuk dua keluarga saya sama anggota saya kenek lah seperti itu. Jadi semenjak adanya bangunan PLTU, kami ini nelayan kecil ini hancur. Penghasilan kami habis,” katanya.
Sebagai nelayan tradisional, dalam satu hari dia dua kali berangkat. Dari pergi pagi pulang menjelang siang, kemudian usai makan siang hingga sore. Dalam sehari, penghasilannya mencapai Rp 1 juta, yang mana Rp 200 ribu diberikan kepada kenek-nya. “Itu paling sedikit. Sekarang enggak usah kan kita Rp 800 ribu, dapat Rp 50.000 aja udah alhamdulillah. Nnggak usah untuk gaji kenek, untuk kehidupan keluarga sendiri saja gak cukup,” katanya.
Selama 7 tahun terakhir, dia sudah beralih menjadi buruh bangunan. Lokasi bekerja tak hanya di Medan, Langkat, tetapi sampai ke Aceh. Dia mengaku rindu menjadi nelayan karena dilahirkan dari keluarga yang hidup dari hasil laut. Namun kondisi sekarang memaksanya harus menjadi buruh bangunan, meninggalkan keluarganya selama berbulan-bulan dengan penghasilan yang tidak lebih tinggi dari menjadi nelayan saat itu.
“Saya rindu sekali menjadi nelayan. Bahkan sudah beli usaha (perahu), harganya puluhan juta. Sia-sia karena tangkapannya nggak ada. Sejak tidak jadi nelayan, beralih profesi menjadi kuli bangunan, saya merantau meninggalkan anak istri karena saya memang sudah tak sanggup lagi di Pangkalan Susu ini menjadi nelayan,” katanya.
Sulitnya kehidupan nelayan tradisional juga dirasakan di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Masalah yang dihadapi oleh nelayan di daerah sini adalah abrasi pantai dengan tingkat mengkhawatirkan. Hutan mangrove dengan ketebalan ratusan meter sudah ‘lenyap’. Masyarakat menduga hal itu sebagai akibat pengerukan pasir laut pada tahun 2008. Saat ini hanya tersisa sedikit sebagai benteng terakhir sebelum air laut semakin masuk ke daratan.
Ketua Serikat Nelayan Deli Serdang, Abdul Ajid mengatakan pengerukan pasir laut pada tahun 2008 itu untuk kebutuhan pembangunan runway Bandara Internasional Kualanamu. “Dulu pantai ini masih jauh ke tengah sana sekitar 200 meter. Terjadinya abrasi salah satu penyebabnya adalah pengerukan pasir untuk Bandara Kualanamu. Dulunya mangrove di sini sangat bagus. Hitungan 10 tahun, sudah tergerus 200 meter. Hutan mangrove yang kami tanam ini 20 tahun lalu lenyap,” ujarnya.
Dikatakannya, wilayah tangkapan nelayan tradisional sejauh 12 mil namun faktanya di jarak 200 – 300 meter dari bibir pantai, mereka sudah harus berhadapan dengan kapal-kapal dari daerah lain yang menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan. Nelayan tradisional setiao hari terpaksa harus mencari ikan lebih jauh dari sebelumnya karena di wilayah yang dekat dengan pantai sudah rusak.
“Jadi nelayan tradisional ini ada yang ke laut hitungan seminggu baru pulang, tapi ada juga ibu-ibu atau yang sudah tua cari ikan, kerang, kepiting dan udang di dekat-dekat sini. Nah ini sudah sedikit sekali tangkapan. Semakin berlumpur. Sebelum ada pengerukan pasir tak pernah seperti ini,” katanya.
Menurutnya, terus berkurangnya tangkapan nelayan tradisional akibat hilangnya mangrove yang selama ini menjadi tempat berkembangbiaknya ikan, kepiting, udang, kerang dan lainnya. “Lebih dari 10 hektare mangrove yang kita tanam dulu sudah hilang. Kami cuma bisa berharap agar pemerintah melihat ke sini. Kami sudah menanam mangrove, hancur setelah pengerukan pasir. Siapa yang disalahkan. Harapannya, kembali pulih lah mangrove ini. Sangat banyak efeknya,” katanya.
Namun begitu dia bersama dengan kelompok tani maupun lembaga yang perhatian terhadap nasib nelayan dan pesisir sudah berupaya keras untuk terus melakukan penghijauan. Saat ini menurutnya tersisa sedikit saja hutan mangrove dan jika abrasi tidak bisa dihempang, benteng terakhir itu akan hilang. Ujungnya adalah air laut semakin masuk ke daratan. “Kalau laut semakin masuk ke daratan, siap-siap yang terburuk. Sudah ada buktinya, ratusan meter sudah ditelan laut,” katanya
Tokoh masyarakat di Desa Paluh Sibaji, Abdul Hamid menceritakan kondisi yang dialami nelayan tradisional saat ini sudah sangat drastis berubah. Hingga tahun 1980-an, nelayan mencari ikan satu hari untuk hidup satu minggu. Situasnya sudah terbalik. Sekarang untuk mencari ikan ke laut selama seminggu, modalnya utang dan baru dibayar setelah pulang dari laut. “Bayangkan. Kek gitu itu sama dengan ke laut seminggu untuk hidup satu hari. Begitu lah sulitnya sekarang in,” katanya.
Tak cuma jumlah tangkapan yang berkurang. Jenis tangkapan juga semakin sedikit. Padahal dulunya, bagi nelayan tradisional di Pantai Labu, mencari ikan itu ibarat menjemput. Dari rumah bawa alat tangkap seadanya, pulangnya sudah bisa bawa berbagai tangkapan laut dalam jumlah banyak. “Dulu untuk dapat dua kotak gampang kali. Nggak lama. Habis itu bisa bermalas-malasan, nyantai, karena hasil penjualan bisa untuk hidup seminggu,” katanya.
Sekitar tahun 1986, di Desa Paluh Sibaji dan sekitarnya mulai bermunculan tambak. Daerah yang dulunya persawahan dan lahan pertanaman palawija dengan mengandalkan air genangan dialihfungsikan menjadi tambak udang. Masyarakat saat itu tidak ada yang berani menolak. “Jadi tambak ini kan dia jebolkan air langsung dari laut. Udah masuk air laut, ya gak bisa lagi lah padi, sayur hidup. Kalau nanti masyarakat berkeberatan, dibilang lah eh, jangan ganggu ini punya Soeharto,” katanya.
Dia pun mengajak agar masalah yang dirasakan masyarakat yang tinggal di pesisir dan menggantungkan hidupnya dari hasil laut menjadi perhatian oleh banyak pihak. “Kalau tidak ada penanggulangan, kampung ini bakal tenggelam. Habis. Harus ada pemasangan tanggul, pemulihan mangrove. Ini untuk memecah ombak dan mencegah abrasi. Masyarakat akan semakin miskin dan meninggalkan desa karena tak lagi menghidupi dengan kerusakan seperti ini,” katanya.